WALHI: Dampak Karhutla Kalbar ke Anak hingga Lansia Belum Tergambar dari Data ISPA
WALHI Kalimantan Barat menyoroti belum lengkapnya data kesehatan masyarakat di tengah karhutla. Sebanyak 165.727 kasus ISPA tercatat sepanjang Januari hingga 22 Agustus 2026, namun data tersebut belum mengelompokkan pasien berdasarkan kelompok rentan.
KALIMANTAN BARAT – WALHI Kalimantan Barat menyoroti belum lengkapnya data kesehatan masyarakat di tengah karhutla. Sebanyak 165.727 kasus ISPA tercatat sepanjang Januari hingga 22 Agustus 2026, namun data tersebut belum mengelompokkan pasien berdasarkan kelompok rentan.
Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat Sri Hartini mengatakan kelompok rentan yang perlu diperhatikan antara lain anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
Menurut WALHI, kondisi tersebut membuat dampak karhutla terhadap kelompok yang paling berisiko belum terlihat secara utuh.
Data tersebut disampaikan Sri dalam pertemuan daring bersama WALHI Nasional dan WALHI dari sejumlah wilayah terdampak karhutla di Kalimantan, Sumatra, dan Papua pada Selasa (15/9/2026).
165.727 Kasus ISPA Tercatat
WALHI menegaskan jumlah 165.727 kasus merupakan angka yang tercatat di layanan kesehatan. Warga yang terdampak tetapi tidak mendapatkan layanan kesehatan tidak masuk dalam data.
“Ini yang tercatat ya, apalagi yang tidak tercatat. Ada orang-orang yang tidak mendapatkan akses kesehatan, mereka tidak tercatat,” ujarnya.
Wilayah dengan kasus ISPA tertinggi disebut berada di Ketapang, kemudian Kubu Raya dan Mempawah.
“Kalau yang paling tinggi itu Ketapang, kemudian Kubu Raya, lalu Mempawah. Jadi memang ada korelasi antara wilayah-wilayah yang terdampak karhutla dengan peningkatan ISPU dan ISPA,” kata Sri.
Pelayanan Puskesmas Disoroti
WALHI juga mengkritisi layanan kesehatan selama masa karhutla. Pemerintah telah menginstruksikan puskesmas siaga 24 jam dan membuka posko kesehatan.
Namun, pemantauan WALHI masih menemukan puskesmas yang tidak beroperasi sesuai anjuran, terutama pada akhir pekan.
“Nah, ketika kita lihat data-data di website Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, ternyata di akhir pekan jumlahnya menurun karena ternyata mereka tidak melakukan pelayanan. Padahal sudah disebutkan bahwa mereka akan buka 24 jam,” ungkapnya.
Akses Informasi Kualitas Udara
WALHI juga menyoroti keterbatasan akses informasi ISPU. Menurut Sri, masyarakat berpenghasilan rendah belum tentu bisa mengakses informasi kualitas udara karena membutuhkan perangkat dan koneksi internet.
WALHI mendorong pemerintah memperkuat sistem peringatan dini ketika ISPU berada pada kategori berbahaya.
“Dengan ISPU yang tinggi, dengan kategori yang sangat berbahaya, harus ada imbauan, misalnya alarm atau apa pun itu, untuk memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa dengan ISPU segini masyarakat harus mengurangi kegiatannya di luar. Itu mungkin belum dilakukan,” kata Sri.
WALHI menegaskan penanganan karhutla perlu mencakup layanan kesehatan yang siaga, pendataan dampak yang lebih lengkap, dan sistem informasi kualitas udara yang mudah diakses.
