Penataan Lahan Telantar Jadi Fokus Baru Menhut dan BPN untuk Redam Ancaman Karhutla di Kotim
SAMPIT — Upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah kini tidak hanya berfokus pada area hutan konservasi maupun hutan lindung. Pemerintah pusat mulai menyoroti keberadaan lahan-lahan tidak terawat milik masyarakat maupun pengembang di luar kawasan hutan yang dinilai menjadi salah satu pemicu utama cepat meluasnya kobaran api saat musim kemarau tiba.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan komitmennya untuk segera menjalin kerja sama dan koordinasi erat bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Langkah interkementerian ini diambil sebagai solusi mendasar dalam menertibkan serta mengelola kembali lahan-lahan mangkrak yang tersebar di wilayah Areal Penggunaan Lain (APL), khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Lahan Luar Hutan Menyumbang Separuh Risiko Kebakaran
Langkah taktis yang digagas oleh Kementerian Kehutanan ini dilandasi oleh data riil di lapangan mengenai porsi sebaran titik api. Selama ini, anggapan publik sering kali tertuju bahwa karhutla mendominasi wilayah pedalaman hutan. Padahal, kawasan pemukiman, area pinggiran kota, dan lahan APL yang dibiarkan terbengkalai memiliki tingkat kerawanan yang setara tingginya.
Menhut menyampaikan gambaran proporsi wilayah terdampak kebakaran yang memerlukan perhatian seimbang dari instansi terkait.
"Hampir 50 persen kebakaran melahap kawasan hutan. Sementara 50 persen sisanya melahap areal penggunaan lain. Saya akan menguatkan koordinasi dengan kementerian terkait," kata Raja Juli.
Ketidakpastian pemanfaatan lahan oleh para pemegang hak atas tanah acap kali membuat semak belukar dan rumput liar tumbuh tak terkendali. Ketika memasuki puncak cuaca ekstrem atau musim kering, tumpukan vegetasi mati tersebut berubah menjadi bahan bakar yang sangat mudah tersulut percikan api. Kondisi inilah yang dinilai memperparah situasi karhutla di pemukiman sekitar Sampit dan wilayah Kotim secara umum.
Lahan Mangkrak Perlu Solusi Permanen dari Pusat
Persoalan keberadaan tanah-tanah kosong tanpa kejelasan pemilik ini juga dikeluhkan oleh pemerintah daerah setempat. Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor, menegaskan pentingnya keterlibatan kementerian pusat dalam memetakan serta menentukan status hukum atas tanah yang ditelantarkan begitu saja.
Pemerintah Daerah Kotim berharap ada dorongan kebijakan tegas dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN agar lahan kosong di perkotaan maupun perdesaan tidak terus-menerus menjadi beban yang mengancam keselamatan warga setiap tahunnya.
"Kami mohon Menhut dan ATR/BPN mencari solusi agar tanah tanpa pengelolaan ini tidak terus memicu kebakaran," ujar Halikinnor.
Penataan status pertanahan dan pemanfaatan kembali lahan-lahan tidak produktif diharapkan bisa masuk dalam agenda pencegahan jangka panjang. Selain meminimalisasi potensi bencana asap, optimalisasi lahan mangkrak juga diyakini dapat memberikan dampak ekonomi positif jika dialihkan menjadi kawasan pertanian produktif maupun fasilitas umum bagi masyarakat lokal.
Halikinnor juga menyampaikan optimismenya terkait koordinasi dan penataan ketat yang bakal digulirkan oleh pemerintah pusat.
"Supaya ke depannya, harapan kami ketika musim kemarau maka situasinya tidak akan separah saat ini," demikian Halikinnor.
Penguatan Akses dan Operasional Penanganan Lapangan
Selain menyusun wacana kebijakan tata kelola lahan bersama BPN, penanganan taktis di lapangan saat ini terus dipercepat guna menjinakkan titik api yang masih muncul di wilayah Sampit dan sekitarnya. Menhut beserta jajaran tim gabungan yang terdiri dari Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, hingga Masyarakat Peduli Api (MPA) terus berjibaku melakukan pembukaan akses serta penyiapan sarana pemadam darat.
Upaya penembusan jalur serta pembentukan posko-posko cadangan air di area rawan gambut menjadi prioritas kerja agar distribusi peralatan pemadam dapat menjangkau titik tersulit sekalipun.
"Akses jalan sudah berhasil kita tembus sekitar 1,8 kilometer menuju Shelter Pesalat, dan kita juga menentukan titik-titik sumber air, penempatan flexible tank atau portable tank, serta sumur bor," ujar Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan.
Kecepatan respon di lapangan dipandang sebagai kunci utama agar kobaran api pada lahan gambut tidak meluas ke bawah permukaan tanah. Oleh karena itu, penginstalan mesin pompa air dan penyediaan pasokan air menjadi fokus pemadaman yang digenjot hingga malam hari.
"Pemasangan dibagi dua tim. Kita pasang malam ini, biar besok bisa langsung dipakai. Kita bermalam biar dipastikan terpasang," ujar Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan.
Harapan Baru Pencegahan Karhutla Berkelanjutan
Melalui penanganan komprehensif ini, mulai dari tindakan pemadaman intensif darat-udara hingga perumusan strategi jangka panjang bersama BPN, pemerintah optimistis persoalan tahunan karhutla dapat ditekan secara signifikan. Penataan regulasi pada lahan telantar dipandang sebagai langkah awal yang krusial agar tidak ada lagi pembiaran area rawan terbakar tanpa ada pihak yang bertanggung jawab.
Sinergi antara Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Pemkab Kotim, serta elemen masyarakat diharapkan menciptakan sistem deteksi dan pencegahan dini yang lebih kokoh demi membebaskan Kalimantan Tengah dari ancaman bencana asap berkelanjutan.
