Pemprov Kalbar Bidik Peningkatan PAD Lewat Optimalisasi Aset Daerah
kalbarin.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengkaji pemanfaatan aset daerah yang belum produktif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Kajian tersebut dilakukan Badan Penelitian dan Inovasi Daerah (Baperida) Kalbar bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Pontianak. Hasil penelitian dibahas dalam Seminar Akhir Penelitian tentang Model Pemanfaatan Aset Daerah sebagai Alternatif Peningkatan PAD di Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (8/9/2026).
Penelitian ini berfokus pada optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD), terutama aset yang belum dimanfaatkan secara produktif atau idle. Aset tersebut dinilai berpeluang memberikan nilai ekonomi apabila dikelola melalui perencanaan yang tepat dan berkelanjutan.
Ketua Tim Peneliti, Prof. Dr. Erwin, M.Ag., bersama anggota tim Dr. Usman, M.Pd., Dr. Muhammad Lutfi Hakim, M.H., serta Didi Darmadi, S.Pd., M.Lett., M.Pd., memaparkan hasil identifikasi terhadap 41 aset potensial.
Dari hasil identifikasi itu, penelitian difokuskan pada lahan seluas 1,6 hektare di Jalan Khatulistiwa, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara.
“Aset di Jalan Khatulistiwa ini memiliki posisi yang sangat strategis di kawasan tepi Sungai Kapuas, dekat dengan pasar, serta dikelilingi berbagai destinasi wisata seperti Tugu Khatulistiwa, Keraton Kadriah, Makam Batu Layang, dan Kampung Tenun,” ujar Prof. Erwin.
Lahan Pontianak Utara Diusulkan Jadi Pusat Ekonomi Terpadu
Untuk mengoptimalkan lahan tersebut, tim peneliti mengusulkan konsep Integrated Waterfront Community Economic Center. Model ini dirancang sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang memadukan fungsi komersial, sosial, dan pariwisata.
Dalam konsep tersebut, gedung serbaguna direncanakan menjadi penggerak utama usaha atau anchor business. Pengembangan selanjutnya dapat mencakup sentra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ruang publik, fasilitas olahraga, kawasan kuliner, hingga wisata air.
Kawasan terpadu ini diharapkan mampu membuka peluang usaha baru, memperluas aktivitas ekonomi masyarakat, serta meningkatkan daya tarik wisata di sekitar tepian Sungai Kapuas.
Namun, konsep tersebut masih merupakan rekomendasi hasil penelitian yang memerlukan kajian lanjutan sebelum diterapkan.
Pemanfaatan Aset Harus Perhatikan Kepentingan Publik
Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kalbar, Dr. Vincensia Septiani Isa Sulistia Putri, S.I.P., M.Si., mengapresiasi kolaborasi pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis penelitian.
Menurutnya, pengelolaan aset pemerintah perlu diarahkan agar tidak hanya mempertahankan kepemilikan, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi dan nilai tambah bagi masyarakat.
“Optimalisasi aset pemerintah tidak identik dengan komersialisasi total. Kita harus menjaga keseimbangan antara manfaat finansial, manfaat ekonomi, dan public value bagi masyarakat,” tegas Dr. Vincensia.
Ia juga mengingatkan bahwa potensi penerimaan yang dihitung dalam penelitian perlu dibedakan dari pendapatan yang benar-benar dapat direalisasikan. Dengan demikian, keputusan pemanfaatan aset dapat disusun secara realistis dan terukur.
Legalitas dan Kelayakan Investasi Jadi Pertimbangan
Dalam seminar tersebut, perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Barat, Prima, menekankan pentingnya pengujian Highest and Best Use (HBU) sebelum pemanfaatan atau investasi dilakukan.
Pengujian ini mencakup legalitas, kondisi fisik, kelayakan finansial, serta potensi produktivitas aset untuk menentukan bentuk pemanfaatan yang paling sesuai.
Perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalbar, Asih, menyoroti tantangan penertiban aset tidak produktif yang dalam sejumlah kasus dikuasai masyarakat. Percepatan sertifikasi juga menjadi perhatian untuk memperkuat tata kelola barang milik daerah.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Baperida Kalbar, Dr. Eka Wulandari, menekankan pentingnya konsistensi data, metodologi penelitian yang kuat, serta keselarasan rekomendasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJMD dan RKPD.
Masukan dari kalangan praktisi dan akademisi, termasuk unsur Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Pontianak, turut menyoroti dampak berganda terhadap perekonomian regional dan kelayakan bisnis bagi calon investor.
Kajian Diharapkan Jadi Dasar Peta Jalan Investasi
Pemprov Kalbar dan IAIN Pontianak berharap hasil penelitian dapat menjadi dasar penyusunan peta jalan atau roadmap investasi pemanfaatan aset daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada manfaat jangka panjang.
Optimalisasi aset diharapkan dapat memperkuat UMKM, mendukung sektor pariwisata, menciptakan kegiatan ekonomi baru, dan meningkatkan PAD Kalbar.
Meski demikian, keberhasilan pemanfaatan aset tidak hanya ditentukan oleh potensi pendapatan, tetapi juga oleh kepastian legalitas, kelayakan investasi, tata kelola yang baik, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
