KPAI Soroti Polemik Penilaian LCC 4 Pilar di Kalbar, Minta Hak dan Mental Anak Dilindungi
kalbarin.com - Polemik dugaan ketidakadilan dalam penilaian Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat mendapat perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Penyelenggara dan dewan juri didorong mengevaluasi proses penilaian secara objektif serta memastikan hak dan kondisi psikologis peserta anak tetap terlindungi.
Ketua KPAI Aris Adi Leksono mengatakan, setiap kompetisi pendidikan yang melibatkan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Menurutnya, kegiatan semacam ini semestinya menjadi ruang untuk belajar, membangun karakter, mengembangkan sportivitas, dan menunjukkan kemampuan diri.
Aris menyampaikan hal tersebut kepada NU Online, Selasa (12/5/2026), menyusul polemik penilaian yang berkembang di ruang publik.
“Ketika terdapat dugaan kesalahan penilaian atau perlakuan yang dianggap tidak adil, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan tekanan psikologis, rasa malu, kekecewaan mendalam, bahkan hilangnya kepercayaan diri anak,” ungkap Aris.
Ia menegaskan bahwa seluruh peserta berhak memperoleh kesempatan dan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi maupun keberpihakan. Karena itu, proses penilaian harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Penyelenggara dan dewan juri memiliki tanggung jawab moral dan pedagogis untuk memastikan proses penilaian berlangsung objektif, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
KPAI Dorong Evaluasi Mekanisme Penilaian
KPAI mendorong penyelenggara dan dewan juri melakukan evaluasi terhadap seluruh rangkaian perlombaan, termasuk mekanisme pemberian nilai dan proses validasi jawaban peserta.
Jika ditemukan kekeliruan, penyelenggara diminta memberikan klarifikasi dan menempuh langkah pemulihan yang adil. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mencegah dampak berkepanjangan terhadap peserta.
“Jika ditemukan kekeliruan, maka perlu ada klarifikasi dan pemulihan yang adil demi menjaga kepercayaan publik dan kesehatan psikologis peserta cerdas cermat,” imbuhnya.
Menurut Aris, kompetisi pendidikan tidak semestinya menjadi ruang yang mempermalukan peserta atau mengabaikan suara anak. Proses penyelesaian polemik juga perlu mempertimbangkan usia peserta dan hak mereka untuk diperlakukan secara bermartabat.
Publik Diminta Tidak Menyerang Peserta Anak
KPAI turut mengingatkan masyarakat agar menyikapi polemik tersebut secara bijak. Perdebatan yang berkembang di media sosial perlu dikelola agar tidak berubah menjadi perundungan digital, eksploitasi emosi peserta, atau serangan pribadi terhadap anak-anak yang mengikuti lomba.
Aris mengimbau masyarakat dan pengguna media sosial menyampaikan kritik secara bertanggung jawab serta tidak menyebarkan identitas anak secara berlebihan.
Selain evaluasi setelah kejadian, ia menilai penyelenggara kompetisi pendidikan perlu menyediakan mekanisme pengaduan dan keberatan yang mudah diakses, transparan, serta ramah anak.
“Kegiatan kompetisi pendidikan ke depan harus memiliki mekanisme pengaduan dan keberatan yang jelas, transparan, dan ramah anak,” pungkas Aris.
Polemik LCC 4 Pilar di Kalimantan Barat menjadi pengingat pentingnya sistem penilaian yang transparan dalam kompetisi pendidikan. Setiap keberatan perlu diperiksa berdasarkan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan, sementara perlindungan terhadap peserta anak harus tetap menjadi prioritas.
