BPBD Kayong Utara Fokuskan Rencana Anggaran pada Penguatan Penanganan Karhutla di Desa
kalbarin.com – Penguatan kemampuan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tingkat desa menjadi salah satu fokus penggunaan anggaran penanggulangan bencana di Kabupaten Kayong Utara.
Kepala Pelaksana BPBD Kayong Utara, Fathul Bahri, menyampaikan bahwa sekitar Rp10 miliar yang masih berada di rekening BPBD direncanakan untuk pengadaan sarana dan prasarana bagi desa rawan serta terdampak kebakaran.
“Yang masih ada di rekening BPBD itu sekitar sepuluh miliar. Itu peruntukannya untuk sarpras,” tambahnya.
Rencana pengadaan itu mencakup mesin pemadam, selang, dan alat pelindung diri (APD). Peralatan tersebut nantinya direncanakan dibagikan kepada desa-desa yang membutuhkan dukungan untuk menghadapi ancaman karhutla.
“Kita punya rencana pembelian sarpras itu akan kita bagikan ke desa-desa yang terdampak karhutla gitu ya. Sarpras seperti mesin, selang, terus juga ada APD gitu ya,” lanjutnya.
Fathul mengatakan keterbatasan perlengkapan pemadaman di tingkat desa menjadi alasan penting untuk memperkuat dukungan tersebut. Penyaluran peralatan direncanakan menggunakan mekanisme hibah.
“Nanti mekanismenya karena di desa selama ini yang kita lihat kan sarpras kurang, kita drop ke sana. Dalam bentuk hibah lah gitu kan,” tutupnya.
Dukungan anggaran penanganan karhutla di Kayong Utara berasal dari hibah pemerintah pusat sebesar Rp20 miliar yang ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah pada 9 September 2026.
Berdasarkan hasil reviu, sekitar Rp15 miliar ditetapkan untuk penanganan karhutla. Dari jumlah itu, Rp5 miliar telah direalisasikan guna menunjang operasional lintas instansi serta kebutuhan lapangan.
“Lima miliar itu ya, dinkes kita hitung-hitung satu koma berapa miliar, satu koma enam miliar kalau nggak salah. Satpol PP, Kecamatan, honor-honor kawan-kawan untuk operasional ya. Jadi juga untuk mereka membeli alat. Sesuai dengan RKB ya, nah itu sekitar lima miliar,” kata Fathul, saat dikonfirmasi media Kayong Informasi, Kamis (08/10/2026).
Dinas Kesehatan mendapat alokasi sekitar Rp1,6 miliar. Sementara itu, besaran alokasi untuk Satpol PP dan pihak kecamatan tidak dirinci dalam keterangan tersebut.
