Antrean BBM Mengular di Berau, Pertamina Tambah Stok dan BPH Migas Evaluasi Kuota

Kalbarin.com-Antrean pembelian bahan bakar minyak (BBM) terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, hingga memanjang ke badan jalan. Kondisi tersebut mendorong Pertamina Patra Niaga (PPN) Regional Kalimantan memperkuat pasokan BBM ke wilayah tersebut.

Pertamina menyebut sejumlah kapal tanker tambahan telah tiba di Berau untuk mendukung ketersediaan BBM. Kapal yang telah berlabuh antara lain Kapal Ratu Intan, Kapal OB Anindhita 81, dan Kapal OB Ratu Syahrah.

Pasokan yang dibawa kapal tersebut kemudian disandarkan di Fuel Terminal Berau sebelum disalurkan ke SPBU dan Pertashop.

"Stok BBM di Berau kembali diperkuat. Kapal OB Ratu Syahrah dan OB Ratu Intan telah tiba dan siap menyalurkan BBM secara bertahap ke SPBU untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat," ujarnya melalui pernyataan resmi, Senin (28/9/2026).

Di tengah penguatan pasokan tersebut, persoalan kuota BBM bersubsidi juga menjadi perhatian. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Elman Salman mengatakan pihaknya telah menerima audiensi Pemerintah Kabupaten Berau yang mengajukan permintaan evaluasi sekaligus pertimbangan penambahan kuota BBM bersubsidi.

Menurut Elman, keterbatasan kuota BBM bersubsidi tidak hanya terjadi di Berau, tetapi juga menjadi persoalan di sejumlah daerah. Pengajuan dan evaluasi kuota tambahan pada umumnya dilakukan menjelang akhir tahun.

Untuk Pertalite, Elman menyatakan ketersediaan stok secara nasional masih mencukupi. Distribusi BBM tersebut akan terus dioptimalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia juga menjelaskan bahwa kuota BBM bersubsidi yang telah ditetapkan untuk setiap wilayah memiliki aturan tersendiri sehingga tidak dapat begitu saja dialihkan ke daerah lain.

“BPH Migas menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan tata kelola distribusi serta rutin menjalankan evaluasi dan pemeriksaan berkala di setiap triwulan,” kata Elman usai menerima audiensi Pemkab Berau melalui keterangan tertulis, Senin (28/9/2026), malam.

Selanjutnya, BPH Migas bersama perwakilan PPN di Berau akan melakukan koordinasi untuk memastikan kelancaran pasokan sekaligus distribusi BBM kepada masyarakat.

Sebelumnya, Bupati Berau Sri Juniarsih juga telah menyampaikan persoalan ketersediaan BBM kepada BPH Migas. Ia meminta agar kecukupan kuota BBM bersubsidi untuk Kabupaten Berau dievaluasi dan kemungkinan penambahan kuota dipertimbangkan.

Sri mengatakan persoalan BBM masih dirasakan masyarakat, baik untuk produk bersubsidi maupun nonsubsidi. Salah satu indikatornya terlihat dari antrean panjang di sejumlah SPBU serta kenaikan harga BBM yang dijual oleh pengecer tidak resmi.

Dalam audiensi dengan BPH Migas di Kantor BPH Migas pada Senin (28/9/2026), Sri menyampaikan kondisi tersebut secara langsung.

“Dengan kewenangan kami yang terbatas, kami terus berupaya agar kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi dan tersalurkan secara merata. Saat ini, harga BBM di tingkat pengecer sudah berada di angka yang tidak masuk akal, dan hal ini harus segera disikapi,” kata Sri melalui keterangan tertulis, Senin (29/9/2026), malam.

Pemkab Berau sebelumnya telah mengajukan kebutuhan BBM untuk 2026. Pada September 2025, pemerintah daerah mengusulkan kuota Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite sebesar 83.201 kiloliter (kl) dan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar sebanyak 37.141 kl.

Namun, berdasarkan penetapan kuota nasional pada Februari 2026, Berau memperoleh alokasi BBM sebesar 44.800 kl. Angka tersebut dinilai belum mencukupi kebutuhan aktual di lapangan.

Sri mencatat kebutuhan Solar di Berau mencapai 25.895 kl, sedangkan kebutuhan Pertalite berada di angka 47.312 kl.

“Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Pemkab Berau untuk meminta evaluasi terhadap kecukupan kuota, dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan masyarakat, jumlah kendaraan, serta karakteristik wilayah Berau,” tegas Sri.

Selain meminta penyesuaian kuota, pemerintah daerah juga menyoroti aspek distribusi. Sri berharap pasokan BBM dapat dikirim sesuai waktu dan sasaran sehingga tambahan kuota nantinya benar-benar dapat dirasakan masyarakat.

“Walaupun kuota melimpah, jika tidak diatur dengan baik, tetap tidak akan mencukupi. Kami butuh dukungan BPH Migas untuk mengatur mekanisme penyalurannya. Sebagai daerah terpencil, kami meminta perhatian khusus BPH Migas untuk mengawasi ketepatan waktu distribusi,” ujar Sri