Kemenkop Gandeng Aspebindo, Koperasi Merah Putih Disiapkan Kelola Sektor Energi
kalbarin.com - Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong koperasi desa dan kelurahan mengambil peran lebih besar dalam sektor energi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) untuk mendukung target kemandirian dan swasembada energi.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memiliki peluang untuk terlibat dalam berbagai kegiatan, mulai dari rantai pasok hingga pengelolaan energi berbasis masyarakat.
Menurut Ferry, pembangunan energi tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi. Pemerintah juga perlu memastikan akses energi dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil.
Dalam proses pembentukan KDKMP, Kemenkop menemukan masih terdapat desa yang belum memperoleh jaringan listrik. Sejumlah wilayah juga memiliki keterbatasan akses internet, sementara beberapa kawasan pesisir belum dilengkapi fasilitas pengisian bahan bakar solar.
Kondisi tersebut, kata Ferry, membutuhkan pemetaan dan pengukuran yang lebih terkoordinasi.
“Hal ini tentunya perlu dipikirkan oleh kita semua termasuk oleh ASPEBINDO dalam forum ini. Bagaimana caranya kita bisa punya satu metodologi yang sama menghitung tingkat elektrifikasi kita,” kata Ferry dalam Energy Leadership and Business Conference (ELBC) 2026 di Jakarta, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 31 Oktober 2026.
Ia menilai, keterlibatan koperasi dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk mineral dan batu bara, masih perlu diperkuat. Meski regulasi telah memberikan ruang bagi koperasi untuk masuk ke sektor tersebut, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal perizinan dan kemampuan tata kelola.
“Koperasi adalah badan usaha yang bisa sama-sama dengan swasta dan BUMN memberikan andil terbaik untuk perekonomian nasional,” ujarnya.
Koperasi Didorong Kelola Potensi Energi
Salah satu langkah yang disiapkan Kemenkop adalah mengonsolidasikan pengelola sumur minyak rakyat dan sumur minyak tidak aktif atau idle well melalui koperasi resmi.
Skema ini diharapkan dapat membantu memperbaiki tata kelola operasional, memperkuat legalitas kegiatan, serta mengurangi praktik penambangan ilegal. Dengan pengelolaan yang lebih tertata, masyarakat di sekitar wilayah tambang juga diharapkan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.
Pengembangan koperasi di sektor energi turut diarahkan pada pemanfaatan sumber energi terbarukan. Kemenkop menjalin kerja sama dengan Pertamina Patra Niaga untuk mengumpulkan minyak jelantah atau used cooking oil melalui KDKMP.
Minyak bekas pakai tersebut selanjutnya diserahkan kepada Pertamina untuk diolah menjadi bahan bakar penerbangan atau avtur.
“Kemarin saya baru saja meresmikan koperasi yang mengelola minyak jelantah di Purwokerto dan itu bisa dikelola oleh Koperasi Merah Putih. Untuk dikumpulkan lalu diserahkan ke Pertamina menjadi avtur,” kata Ferry.
Selain pengelolaan minyak jelantah, Ferry berharap Aspebindo ikut mendukung pengembangan proyek percontohan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di sejumlah daerah.
Aspebindo juga diharapkan membantu mendorong harmonisasi regulasi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sehingga keterlibatan koperasi dalam sektor energi memiliki landasan pelaksanaan yang lebih jelas.
Ketua Umum Aspebindo Anggawira menyatakan kesiapan organisasinya untuk memberikan pendampingan kepada koperasi. Dukungan tersebut mencakup pembukaan akses pasar, pengembangan kemitraan di dalam dan luar negeri, serta penguatan rantai pasok energi nasional.
Kolaborasi ini diharapkan membuka ruang lebih luas bagi koperasi untuk berkontribusi dalam pengelolaan energi sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.
