Edi Kamtono Dorong Warga Pahami Risiko Layanan Keuangan dan Transaksi Digital
kalbarin.com – Pemerintah Kota Pontianak terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi, perluasan akses keuangan, serta kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan industri jasa keuangan.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, kemudahan masyarakat dalam mengakses berbagai produk keuangan perlu diimbangi dengan pengetahuan mengenai manfaat, risiko, dan tata cara penggunaannya.
"Peningkatan literasi keuangan penting agar masyarakat tidak sekadar memiliki akses terhadap produk keuangan, tetapi juga memahami cara menggunakan layanan tersebut dengan aman, tepat dan bertanggung jawab," ujar Edi setelah mengikuti peluncuran Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Gaia Mall Pontianak, Jumat.
Menurutnya, perkembangan layanan keuangan membuat pilihan produk semakin beragam dan mudah dijangkau. Namun, masyarakat perlu memiliki pemahaman yang memadai sebelum memanfaatkan layanan tersebut.
Pemkot Pontianak bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) juga terus menjalankan program edukasi yang menyasar berbagai kelompok masyarakat. Pelajar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga masyarakat umum menjadi bagian dari sasaran kegiatan tersebut.
Edi menegaskan, perluasan inklusi keuangan harus berjalan beriringan dengan peningkatan literasi. Dengan begitu, masyarakat diharapkan mampu mengenali risiko dan lebih berhati-hati dalam memilih layanan keuangan.
“Jangan sampai masyarakat sudah menggunakan berbagai produk keuangan, tetapi belum memahami risikonya. Karena itu edukasi harus terus dilakukan,” katanya.
Transaksi Digital Perlu Diimbangi Keamanan
Selain edukasi langsung, Pemkot Pontianak turut mendorong pemanfaatan layanan digital dalam aktivitas pemerintahan. Salah satunya melalui penerapan transaksi non-tunai untuk berbagai pembayaran daerah, termasuk pajak.
Digitalisasi tersebut diharapkan memberikan kemudahan sekaligus mendorong masyarakat semakin terbiasa menggunakan sistem pembayaran elektronik.
Meski demikian, Edi mengingatkan bahwa kemudahan transaksi digital harus disertai kesadaran menjaga keamanan data pribadi. Masyarakat diminta tidak sembarangan membagikan kode OTP atau mempercayai tawaran investasi dan pinjaman yang tidak jelas asal-usulnya.
“Masyarakat harus tahu bagaimana menjaga data pribadi, tidak mudah memberikan OTP - one time password - dan tidak mudah percaya tawaran investasi maupun pinjaman yang tidak jelas,” ujarnya.
Melalui kolaborasi dengan OJK, perbankan, dan pelaku industri jasa keuangan, Pemkot Pontianak berharap masyarakat semakin memahami layanan keuangan formal serta dapat memanfaatkannya secara bijak dan bertanggung jawab.
