Pemprov Kalbar Perkuat Keterbukaan Informasi, Gema Membangun Desa Jangkau Ribuan Warga
kalbarin.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat keterbukaan informasi publik melalui program pelayanan langsung ke masyarakat dan pengembangan sistem informasi pemerintahan berbasis digital.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, memaparkan strategi tersebut dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik 2026 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Krisantus menegaskan keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun pemerintahan yang demokratis, profesional, dan akuntabel. Selain menjadi kewajiban pemerintah, akses informasi juga diperlukan untuk meningkatkan pelayanan serta membangun kepercayaan masyarakat.
Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Kalbar adalah melalui program Gema Membangun Desa (GMD), yang menjadi program prioritas gubernur dan wakil gubernur untuk mendekatkan pelayanan pemerintah sekaligus memperkuat komunikasi dengan masyarakat pedesaan.
Melalui program tersebut, gubernur, wakil gubernur, dan jajaran kepala perangkat daerah turun langsung ke desa untuk berdialog, menyerap aspirasi, serta melihat kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, jajaran pemerintah bahkan menginap di rumah warga selama kurang lebih tiga hari.
Sepanjang 2026, GMD telah dilaksanakan di Kabupaten Mempawah, Sambas, Kayong Utara, Landak, dan Bengkayang. Program tersebut direncanakan berlanjut ke Kabupaten Ketapang pada awal Desember 2026.
Kegiatan GMD juga menghadirkan berbagai pelayanan langsung, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, operasi pasar, administrasi kependudukan, informasi ketenagakerjaan, sosialisasi beasiswa, hingga literasi digital.
“Melalui program ini, masyarakat tidak hanya dapat menyampaikan aspirasi, tetapi juga memperoleh akses langsung terhadap berbagai pelayanan pemerintah,” jelas Krisantus.
Berdasarkan data yang dipaparkan, program GMD menjangkau sekitar 1.000 hingga 5.000 warga di setiap lokasi. Sementara pelayanan administrasi kependudukan tercatat mencapai sekitar 1.497 layanan.
Aspirasi yang disampaikan masyarakat selanjutnya dicatat dan dikelompokkan berdasarkan kewenangan. Pemerintah kemudian menyampaikan rencana tindak lanjut kepada perangkat daerah terkait, menyusun program, hingga mengusulkan kebutuhan anggaran pada tahun berikutnya.
Salah satu tindak lanjutnya berupa usulan anggaran sekitar Rp1,5 miliar pada 2027 melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat di Temajuk dan Teluk Batang.
Digitalisasi Sistem Informasi Pemerintahan
Selain pendekatan langsung melalui GMD, Pemprov Kalbar juga memperkuat keterbukaan informasi melalui pemanfaatan teknologi digital.
Hingga kini, pemerintah telah melakukan pendataan terhadap 237 aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan 58 situs web perangkat daerah. Pendataan tersebut menjadi bagian dari upaya integrasi layanan informasi pemerintahan.
Penguatan keterbukaan informasi juga didukung regulasi daerah, di antaranya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Selain itu, terdapat Keputusan Gubernur Nomor 1126 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Dari sisi pendanaan, Pemprov Kalbar mengalokasikan Rp27,03 miliar untuk empat program utama PPID pada 2026. Seluruh anggaran tersebut bersumber dari APBD.
Sementara itu, anggaran publikasi pada 42 perangkat daerah meningkat 13,5 persen, dari Rp11,41 miliar pada 2025 menjadi Rp12,95 miliar pada 2026.
Krisantus menjelaskan, sejumlah langkah strategis juga dilakukan melalui pengembangan SIKEDIP berbasis Android sebagai sarana Daftar Informasi Publik digital yang terintegrasi hingga tingkat desa.
Pemprov Kalbar turut memperkuat peran PPID Utama dan PPID Pelaksana serta mengembangkan layanan data terbuka melalui Open Data Kalbar dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Untuk meningkatkan kapasitas pengelola informasi, pemerintah juga menggelar sosialisasi monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik se-Kalimantan Barat, rapat koordinasi PPID, bimbingan teknis pelayanan informasi publik, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemprov Kalbar berupaya memastikan keterbukaan informasi tidak hanya berjalan melalui sistem digital, tetapi juga dapat dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang lebih dekat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
