MPR Bentuk Panitia Ad Hoc dan Tim Verifikasi Wapres Pengganti Gibran
kalbarin.com – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mulai mempersiapkan tahapan pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dengan membentuk panitia ad hoc dan tim verifikasi.
Kedua perangkat tersebut dibentuk untuk memastikan proses pengisian jabatan Wakil Presiden berjalan sesuai ketentuan. Panitia ad hoc dipimpin Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto, sedangkan tim verifikasi diketuai Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR, Habiburokhman.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, panitia ad hoc beranggotakan 36 orang yang berasal dari fraksi-fraksi di MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Panitia tersebut juga didukung dua wakil ketua.
"Rapat gabungan juga memutuskan bahwa tim ad hoc, panitia ad hoc akan diketuai oleh Mas Bambang Wuryanto dengan diisi oleh dua orang wakil ketua, dengan keanggotaan 36 orang yang sudah kita tetapkan dari fraksi dan kelompok DPD," kata Muzani.
Selain itu, MPR membentuk tim verifikasi yang bertugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon Wakil Presiden. Tim tersebut dikoordinasikan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, dengan Habiburokhman sebagai ketua dan perwakilan PDI Perjuangan sebagai sekretaris.
"Dan tim verifikasi, koordinatornya Ibu Lestari Moerdijat dengan ketua tim Saudara Habiburokhman dan sekretaris dari PDI Perjuangan," ujar Muzani.
Muzani menjelaskan, pembentukan kedua perangkat tersebut diperlukan karena pemilihan Wakil Presiden melalui MPR menjadi mekanisme yang belum pernah diterapkan sejak era Reformasi. Karena itu, persiapan dilakukan agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai ketentuan.
"Memang ini adalah praktik penyelenggaraan ketatanegaraan baru, belum pernah terjadi sejak Reformasi, presiden atau wakil presiden dipilih oleh Majelis, baru kali ini dipilih oleh Majelis sehingga perlu ada penyesuaian dan persiapan yang lebih matang," tuturnya.
Verifikasi Dokumen Calon Dimulai 25 November
Ketua Tim Verifikasi Habiburokhman mengatakan, tugas utama timnya adalah meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon Wakil Presiden.
Proses verifikasi dijadwalkan berlangsung pada 25 November hingga 8 Desember 2026. Tahapan tersebut dimulai bertepatan dengan batas akhir penyerahan dua nama calon Wakil Presiden beserta dokumen persyaratannya oleh Presiden Prabowo Subianto kepada MPR.
"Tugas utama tim verifikasi adalah meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan cawapres," kata Habiburokhman.
Ia menyebut tim verifikasi akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan keaslian dan kebenaran dokumen yang diserahkan para calon.
"Kami akan proaktif dengan instansi terkait untuk memaksimalkan tugas kami," ujarnya.
Habiburokhman menegaskan, pemeriksaan tidak hanya sebatas mencocokkan kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan.
"Dalam menjalankan tugas, kami tak ingin kerja sekadar formalitas. Kami akan proaktif agar mendapat kepastian bahwa semua dokumen yang diserahkan calon benar adanya," katanya.
Sebelumnya, MPR menyepakati perubahan jadwal sidang paripurna pengisian jabatan Wakil Presiden. Sidang yang semula direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026 diundur menjadi 9 Desember 2026 atas usulan Presiden Prabowo Subianto.
Muzani menjelaskan, padatnya agenda kenegaraan Presiden menjadi salah satu pertimbangan perubahan jadwal. Presiden juga membutuhkan waktu untuk mempersiapkan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diajukan kepada MPR.
Selain itu, Presiden perlu berkonsultasi dengan partai politik pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh sebelum menetapkan nama calon yang akan disampaikan.
Dengan perubahan jadwal tersebut, sidang paripurna MPR untuk memilih dan menetapkan Wakil Presiden pengganti Gibran dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026, setelah tahapan pengajuan dan verifikasi persyaratan calon diselesaikan.
