Dasco Belum Tahu Kabar Pengunduran Diri Gibran, DPR Bahas Usulan HMP
kalbarin.com – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum mengetahui secara lengkap kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Hingga Rabu (11/11/2026), partainya masih mencermati perkembangan informasi tersebut.
Dasco mengatakan, dirinya baru mengetahui kabar mengenai pengunduran diri Gibran dari pemberitaan media. Ia juga belum memperoleh informasi lebih lanjut mengenai surat pengunduran diri yang disebut-sebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Dasco saat menghadiri puncak perayaan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat.
“Ini dinamika-dinamika yang berkembang, dan sekarang sedang ada proses-proses awal di DPR. Ya kita semua di DPR, partai-partai, mengikuti dinamika yang ada. Kita juga belum mendengar perkembangan yang lebih daripada yang tadi sama-sama kita ketahui (pengunduran diri Gibran),” ujar Dasco.
Wakil Ketua DPR tersebut menegaskan belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh karena informasi yang diterimanya masih terbatas.
“Mungkin seperti teman-teman juga, saya juga baru tadi di sini membaca media, itu ada berita dari Pak Budi Arie ya. Kalau yang lain-lainnya saya belum tahu,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar mengenai pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden. Ia menyebut surat pengunduran diri tersebut telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma.
Namun, pernyataan tersebut belum disertai konfirmasi resmi dari Gibran maupun pihak Istana dalam informasi yang disampaikan pada berita ini.
DPR Agendakan Pembahasan Usulan HMP
Di tengah berkembangnya isu tersebut, DPR menjadwalkan rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026). Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah tindak lanjut usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait Gibran.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa sebelumnya menyatakan usulan tersebut telah memenuhi persyaratan awal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Salah satu ketentuan pengajuan HMP adalah dukungan minimal 25 anggota DPR. Berdasarkan dokumen yang diterima, sebanyak 122 anggota DPR telah membubuhkan tanda tangan untuk mengajukan hak tersebut.
Dukungan itu berasal dari sejumlah fraksi, yakni 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Golkar, 11 anggota Gerindra, 19 anggota NasDem, 18 anggota PKB, 28 anggota PKS, satu anggota PAN, serta 18 anggota Demokrat.
Saan menjelaskan, pengajuan HMP didasarkan pada sejumlah alasan yang disampaikan para anggota pengusul. Salah satunya berkaitan dengan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan tertentu oleh presiden maupun wakil presiden.
Meski demikian, perkembangan usulan HMP dan kabar pengunduran diri Gibran merupakan dua hal yang perlu dicermati secara terpisah. Keputusan terkait proses politik tersebut masih menunggu tahapan dan mekanisme yang berlaku di DPR.
