BNNP Kalbar Tegaskan Anggota BNN dan Polri Pengguna Vape Bisa Disanksi
kalbarin.com – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat menegaskan pengawasan penggunaan rokok elektrik atau vape juga berlaku bagi aparat penegak hukum. Anggota BNN maupun Polri yang dilaporkan menggunakan perangkat tersebut akan diperiksa dan dapat dikenai sanksi apabila terbukti melanggar ketentuan.
Kepala BNNP Kalbar Brigjen Pol Toto Lisdiarto S mengatakan, pengawasan tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga personel di lingkungan institusi penegak hukum. Setiap laporan mengenai anggota yang menggunakan vape akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan.
"Kalau ada yang pakai vape, anggota BNN dan Polri, langsung masuk laporan dan kita periksa. Bakal diberi sanksi," tegas Toto, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, pengawasan internal diperlukan karena perangkat vape berpotensi disalahgunakan sebagai media untuk mengonsumsi zat terlarang. Karena itu, personel aparat tidak dikecualikan dari pengawasan yang dilakukan terhadap masyarakat.
Toto juga menyoroti perlunya pengaturan rokok elektrik melalui dasar hukum yang lebih tegas. Ia mencontohkan Singapura dan Thailand yang telah menerapkan larangan penggunaan vape.
Menurut dia, Indonesia membutuhkan regulasi yang lebih kuat agar pengawasan dan penindakan terhadap penggunaan rokok elektrik memiliki landasan hukum yang jelas.
"Kita tinggal tunggu undang-undang," ucapnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan pentingnya penguatan regulasi dan pengawasan penggunaan vape, termasuk di lingkungan aparat penegak hukum. BNNP Kalbar menegaskan laporan terhadap anggota yang diduga menggunakan perangkat tersebut tetap akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Dengan pengawasan internal tersebut, upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika diharapkan dapat berjalan secara menyeluruh, baik di tengah masyarakat maupun di lingkungan institusi penegak hukum.
