BHN Siapkan Rekomendasi Kebijakan untuk Pemulihan Lahan Bekas Karhutla di Kalbar
kalbarin.com – Borneo Harapan Nusantara (BHN) memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Barat.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat konsolidasi pengurus lengkap BHN di Cafe Haruna, Pontianak, Minggu (8/11/2026). Pertemuan dipimpin langsung Ketua Umum BHN, Alexius Akim, sebagai tindak lanjut rapat kerja organisasi pada 9 September 2026.
Dalam konsolidasi tersebut, pengurus membahas penguatan kelembagaan, penyusunan program kerja, serta berbagai isu strategis yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah pusat maupun daerah.
Beberapa persoalan yang menjadi pembahasan meliputi penataan regulasi perkebunan, pemanfaatan lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengelolaan hutan berkelanjutan, investasi, hingga pengaturan pertambangan rakyat.
Akim mengatakan konsolidasi diperlukan agar seluruh pengurus dan bidang memiliki arah kerja yang sama. Ia berharap BHN tidak hanya menjadi tempat berhimpun, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang dapat dirasakan masyarakat.
Perkuat Struktur dan Jangkauan Organisasi
Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi BHN, Florentinus Anom, menyampaikan bahwa pembenahan struktur dan administrasi menjadi salah satu prioritas organisasi.
Langkah yang disiapkan meliputi pembaruan data anggota dan kader, percepatan registrasi keanggotaan, serta peningkatan sosialisasi internal. BHN juga membuka peluang pembentukan kepengurusan hingga tingkat kabupaten dan kota.
“Pengolahan dan pembaruan data anggota atau kader pengurus BHN, sosialisasi internal pengurus dan seluruh anggota, hingga percepatan registrasi anggota juga menjadi hal yang perlu dilakukan,” jelas Anom.
Setiap bidang juga didorong melakukan sosialisasi dan evaluasi program secara berkala. Selain itu, BHN merencanakan rapat kerja tahunan untuk mengukur capaian organisasi dan menentukan agenda berikutnya.
Anom menambahkan, BHN ingin memperluas kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk terlibat dalam pengawasan kebijakan pemerintah. Salah satu ruang kontribusi yang disorot adalah pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah.
“Seperti penyusunan rencana tata ruang daerah, kita juga harus terlibat di dalamnya agar regulasi yang dibuat sesuai dengan aturan yang ada,” katanya.
Dorong Pemulihan Lahan Bekas Karhutla
Pada sektor lingkungan hidup, BHN mendorong pemulihan kawasan hutan kritis melalui penghijauan dan penanaman tanaman kehutanan yang memiliki nilai ekologis sekaligus ekonomi.
Ketua Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup BHN, Lorens Arang, menyebut program penghijauan dapat dikembangkan di Kalimantan Barat. Jenis tanaman yang diusulkan tidak terbatas pada tanaman kayu, tetapi juga mencakup tengkawang dan berbagai tanaman buah.
Perhatian khusus turut diberikan pada pemanfaatan lahan bekas karhutla. Alexius Akim menilai pengelolaan kawasan tersebut harus mempertimbangkan fungsi ekologis dan kondisi awal lahan sebelum terbakar.
Ia menyampaikan pandangan agar pemulihan lahan tidak hanya diarahkan pada pengembangan perkebunan kelapa sawit, tetapi juga mempertimbangkan tanaman hutan produktif.
“Selain yang ditawarkan oleh pemerintah, BHN lebih memilih tanaman-tanaman hutan, seperti tengkawang, durian, rambutan, petai dan lain-lain boleh ditanam,” ujar Akim.
Sekretaris Jenderal BHN, Marius Marcellus TJ, juga menilai tanaman produktif seperti durian dan jengkol dapat menjadi pilihan dalam pemulihan lahan, dengan tetap memperhatikan fungsi kawasan.
Menurutnya, masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam setiap program pemulihan. Keterlibatan tersebut diharapkan membuka kesempatan kerja, menambah pendapatan, sekaligus mendorong warga ikut menjaga tanaman yang dikembangkan.
“Dalam rangka pengelolaan lahan eks karhutla harus melibatkan masyarakat lokal, masyarakat setempat sehingga mereka merasakan manfaat pekerjaan-pekerjaan dari pemerintah sekaligus bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Kalau mereka bisa menanam, saya yakin mereka akan memeliharanya dengan baik,” paparnya.
Soroti Investasi dan Pertambangan Rakyat
Selain lingkungan, BHN turut menyoroti kebijakan investasi dan pengelolaan potensi ekonomi daerah.
Organisasi tersebut mendorong agar investasi yang masuk ke Kalimantan Barat memberikan kesempatan lebih luas bagi tenaga kerja lokal. Dengan demikian, manfaat investasi diharapkan tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga masyarakat di sekitar wilayah kegiatan.
BHN juga menaruh perhatian pada regulasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Pemerintah diharapkan memberikan kejelasan aturan dan akses legalitas bagi masyarakat yang ingin mengelola potensi pertambangan secara bertanggung jawab.
Berbagai isu tersebut rencananya menjadi bagian dari rekomendasi BHN kepada pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Melalui konsolidasi ini, BHN berupaya memperkuat peran organisasi sebagai wadah aspirasi masyarakat sekaligus mitra pemerintah dalam membahas kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam.
BHN didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Borneo Harapan Nusantara Nomor 001 tanggal 1 Agustus 2025 dan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia pada 5 Agustus 2025.
